SISTEM POLITIK DEMOKRATIS

Pada saat ini konon bangsa kita sedang menghadapi reformasi yang kebablasan, sehingga banyak masyarakat yang mengeluh kapan masa transisi rejim lama kepada rejim yang lebih demokratis berakhir.

Sambil menunggu berlalunya masa transisi tersebut, ada baiknya kita menengok sejenak indikator-indikator mana yang dapat menuntun kita ke arah demokrasi.

Sistem demokrasi dapat diukur antara lain dari peranan partai politik dan standar penampilan politiknya. Apa yang dimaksud dengan penampilan politik itu? Ada tiga standar penampilan yakni partisipasi warga negara dalam pemilihan, stabilitas pemerintahan dan terjaminnya tata tertib masyarakat.

Partisipasi warga dalam pemilihan

Partisipasi warga negara dalam pemilihan kompetitif adalah sifat khusus yang membedakan politik demokratis dari politik nondemokratis. Partisipasi penuh dari warga negara bukan hanya memperkuat legitimasi sistem politik demokratis tapi juga membantu mencegah terjadinya kekerasan politik dan munyalurkannya ke dalam kompetisi regular. Beberapa faktor partisipasi pemilihan antara lain:

Banyaknya partisipasi.

Banyaknya peserta pemilu hanya salah satu bentuk partisipasi dalam proses politik. Partisipasi dalam sistem demokratis dapat pula dilakukan dalam format lain seperti diskusi isu-isu yang sedang hangat, mobilisasi massa dalam kampanye, usaha kolektif untuk mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah, serta komunikasi dengan pejabat pemerintah. Aneka bentuk partisipasi manyebabkan jumlah partisipan dalam pemilihan bukan satu-satunya indikator tinggi-rendahnya partisipasi politik. Itulah sababnya peserta pemilu rendah di AS, Swiss, Turki dan Jamaica.

Makna Pemilihan.

Pemilihan menjadi berarti jika ia mengubah pemerintahan berdasarkan ketentuan bahwa partai pemenang menggantikan partai yang dikalahkan dalam pemiliham seperti di Amerika. Namun demikian bukan berarti bahwa tidak adanya perubahan pemerintahan adalah cermin dari keadaan tidak demokratis. Bisa jadi partai tertentu seperti LDP di Jepang terus-menerus memerintah. Hal ini bisa terjadi karena kepercayaan terhadap LDP sangat tinggi, sehingga terpilihnya partai lain justru menumbuhkan keraguan di pihak massa pemilih.

Stabilitas dan Efektifitas Pemerintahan .

Stabilitas pemerintahan parlementer diukur dari apakah ada perubahan komposisi partai politik di kabinet dan juga Perdana Menteri tidak berhenti secara paksa. Stabilitas pemerintahan presidensiil diukur dari kelangsungan presiden sekalipun kabinet mengalami perubahan. Akhir sebuah pemerintahan adalah bila terjadi pemilihan, atau masuk atau keluarnya sebuah partai dari kabinet, intervensi militer.

Efektifitas sistem parlementer lebih mudah diukur daripada sistem presidensiil. Dalam sistem parlementer, selama mayoritas parlemen tetap dikuasai kabinet maka pemerintahan tersebut stabil. Ditinjau dari ukuran ini maka AS tidak tergolong ke dalam pemerintahan yang efektif. Karena Konggres dikuasai partai lawan dalam jangka waktu lama.

Pemeliharaan Tatanan Politik:

Dalam rejim-rejim non demokratis sedikit sekali kesempatan untuk mengoreksi pemerintahan. Kritik dibatasi dalam bentuk petisi atau hanya boleh dilakukan oleh kalangan elit tertentu. Sementara itu konflik dan ketegangan politik cenderung ditekan semaksimal mungkin hingga mencapai titik terendah. Jika perlu digunakan kekerasan untuk melancarkan penekanan tersebut.

Dalam sistem demokrasi koreksi, konflik dan perbedaan pendapat disalurkan melalui lembaga pemilihan. Jadi melalui pemilihan koreksi terhadap pemerintah dapat dilakukan secara resmi oleh setiap warga negara dewasa.

Ukuran kegagalan tatanan politik.

Kegagalan tatanan politik dapat diukur antara lain dari indikator kerusuhan (riots), kematian (deaths) dan penundaaan peme-rintahan demokratis.

Kerusuhan adalah sejumlah besar warga negara beraksi di luar kontrol tanpa perencanaan dan merusak barang-barang penduduk. Amerika dan India tergolong ke dalam ranking tertihggi dalam hal kerusuhan. Kematian bisa terjadi akibat dari kerusuhan atau teroris berseniata. India dan Philipina menduduki ranking teratas dalam hal kematian karena kekerasan politik.

Penundaan/penghapusan sistem demokrasi dapat terjadi karena intervensi militer atau jika kegiatan politik dilarang oleh pemerintah atau pencabutan hak-hak sipil oleh rejim berkuasa.

Demokrasi berjalan dengan baik pada negara-negara yang penduduknya berukuran kecil, dengan tingkat pembangunan ekonomi yang tinggi serta homogenitas etnis. Sebaliknya, negara-negara besar lebih banyak diwarnai dengan kerusuhan dan kematian akibat dari kekerasan politik. Negara dengan pertumbuhan ekonomi rendah serta miskin umumnya juga banyak terjadi kekerasan dan kematian politik, tingkat partisipasinya rendah dan pemerintahannya tidak stabil.

Keterlibatan Warga Negara

Wajib memilih dan jumlah pencoblos negara-negara demokrasi yang menerapkan kewajiban memilih bagi warganya disertai dengan sangsi hukuman antara lain adalah Australia, Belgia, Belanda, Venezuela dan Costa Rica. Di negara-negara ini kewajiban mencoblos mengakibatkan jumlah pencoblos jauh lebih tinggi dari negara-negara yang tidak mewajibkan warga negaranya untuk mencoblos seperti Amerika misalnya. Sebaliknya Belanda yang berusaha untuk menghapus ketentuan tersebut menderita penurunan jumlah pencoblos. Sementara Uruguay dengan mengeluarkan ketentuan wajib memilih memperoleh hasil lebih banyak pencoblos dari pada sebelumnya.

Mobilisasi Partai

Di Eropa hubungan antara kelompok-kelompok di msyarakat dengan partai politik mempengaruhi jumlah pencoblos dalam pemilihan. Misalnya, petani lebih percaya dengan pemerintahan yang didominasi oleh partai “Rakyat”. Sementara kalangan buruh lebih cenderung memilih pemerintahan dari partai “sosialis”. Sebaliknya di negara-negara lain partai tergantung dari berbagai jenis dan lapisan masyarakat yang bersifat plural.

Konstitusi Dan Penampilan Politik.

Hubungan antara konstitusi dan penampilan politik terwujud dalam bentuk-bentuk sistem pemerintahan seperti sistem prasidensial dan parlementer.

Sistem Presidensial

Ciri utamanya adalah presiden (top executive) dipilih untuk suatu periode tertentu dan dilakukan melalui pemilihan langsung. Bentuk pemerintahan ini mumungkinkan stabilitas eksekutif.

Jika eksekutif dipilih secara langsung maka ia memiliki basis pemilih sendiri sehingga tidak tergantung pada badan legislatif. Dengan demikian presiden tidak mudah digulingkan oleh parlemen yang mungkin saja menguasai mayoritas parlemen. Namun demikian pemisahan secara tegas kekuasaan presiden (eksekutif) dengan kekuasaan legisistif sering menghalangi pelaksanaan program pemerintah. Khususnya jika parlemen tidak setuju dengan program pemerintah. Jika parlemen dikuasai oleh oposisi maka besar kemungkinan pemerintah akan menjadi pamerintah minoritas. Situasi dimana partai menguasai hak eksekutif maupun legislatif juga mungkin terjadi. Dalam keadaan seperti ini jelas bahwa eksekutif sangat dominan, dominasi eksekutif bukan tanpa bahaya. Karena eksekutif dominan jika terancam kelangsungan pemerintahannya dapat mengubah sistem demokrasi munjadi non demokrasi seperti di Philipina.

Sistem Parlementer

Sistem Parlementer cenderung lebih stabil dan efektif karena partai yang berkuasa di cabang eksekutif dapat mengendalikan pemerintah serta kebijaksanaan Kabinet misalnya dapat menggunakan kekuasaan pemerintah untuk memperkuat, posisi partai yang berkuasa
(Buletin Balitbang Dephan)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: